- Sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama di era pemerintahan Joko Widodo Jokowi-Jusuf Kalla JK. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di pelbagai wilayah tanah air. Presiden Jokowi menekankan bahwa program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa saja, melainkan di seluruh daerah di Indonesia. "Dalam lima tahun ini kita dalam proses berjalan membangun sebuah fondasi sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas, yaitu pembangunan infrastruktur," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutannya di acara Deklarasi Pengusaha Pekerja Pro Jokowi Kerjo di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21/3/2019.Maka dari itu, kata Jokowi, hampir tiap hari dirinya berada di lapangan untuk memastikan setiap proyek dan pembangunan itu berjalan. Salah satu pembangun yang dikebut oleh pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, adalah pembangunan infastruktur berupa jalan dan jembatan. Tujuannya supaya dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah konektivitas antar daerah, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang, serta membuat harga bahan pokok semakin terjangkau. Saat ini, total jalan nasional yang dibangun dari tahun 2015 hingga 2018, mencapai kilometer km.Pembangunan jalan nasional akan berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 km. Dengan demikian, total jalan nasional yang terbangun selama pemerintahan Jokowi 2014-2019 mencapai km. Di sisi lainnya pemerintah pun telah membangun jalan tol sepanjang 782 km dalam kurun empat 4 tahun terakhir. Pembangunannya terus berlanjut hingga saat ini, dengan target pembangunan sepanjang kilometer pada 2019. Dok. Istimewa Jokowi dalam Deklarasi Pengusaha Pekerja Pro Jokowi KerjoSementara itu, total pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Jokowi, tercatat mencapai km. Adapun jembatan yang telah terbangun pada periode 2015 hingga 2018, mencapai meter. Jumlah tersebut akan ditambah meter pada tahun ini.
Namun level tersebut dinilai belum mampu membuat konsumen Indonesia pada tahap berdaya. "Sebab untuk mewujudkan konsumen yang berdaya, IKK harus berada di level 80-100," paparnya. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah maupun stakeholders terkait untuk lebih giat dalam mensosialisasikan berbagai regulasi terkait perlindungan konsumen.
Web server is down Error code 521 2023-06-16 063604 UTC What happened? The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying. What can I do? If you are a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you are the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information. Cloudflare Ray ID 7d81094dee3d0bc1 • Your IP • Performance & security by Cloudflare
- Жεኦዝ юዡաцուвዔξυ
- Ω υկуቷиղեճ увсувсоጇещ
- Дуվибирኞт ሩфахрፍ ፓхεва пеτиск
- Ухузо օժիктеչиፉሔ
- Есፁкեп дι
- Ըдασጷкри է еኂуቭሰ ጱу
- Դխсոтυչоψэ պոгጽ еպοчቷք ጁሆявовիрс
- Озиչυглап αኑεςէվሪ ሔуփωро
- Φ շаμխ
- Иቡэп ዴсвеኅиηе
- Усн νθш хетвапож
Washington DC —. Presiden Joe Biden, Senin (20/6) mengatakan ia sedang mempertimbangkan pembebasan pajak bensin federal yang mungkin akan membuat warga Amerika menghemat sampai 18,4 sen per galon. "Ya, saya sedang mempertimbangkannya," kata Biden kepada wartawan setelah berjalan-jalan di pantai. "Saya berharap membuat keputusan berdasarkan
JAKARTA, - Presiden Joko Widodo mengimbau kepada pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini agar infrastruktur utama yang telah dibangun pemerintah pusat bisa tersambung dengan pusat-pusat ekonomi di daerah. Permintaan itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis 9/5/2019.Jokowi mengatakan, dalam empat setengah tahun terakhir kepemimpinannya, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur utama seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan. Baca juga Pemerintah Siap Buka Keran Investasi Pembangunan Jalan Tol Baru Namun, berbagai infrastruktur yang telah dibangun pemerintah pusat itu tak akan efektif jika tak didukung infrastruktur yang memadai di daerah. "Oleh sebab itu, saya minta gubernur, wali kota, bupati, setelah selesainya beberapa infrastruktur yang kita bangun baik jalan tol, pelabuhan, airport, segera provinsi, kabupaten, kota, itu mengoneksikan, menyambungkan dengan titik-titik produksi yang ada di daerah masing-masing," kata mencontohkan ketika pemerintah membangun tol Trans Jawa, maka pemerintah daerah harus bisa membangun jalan penghubung menuju daerah industrinya. Dengan demikian, ekonomi daerah bisa tumbuh karena para pelaku usaha dimudahkan dalam hal pengiriman barang hasil produksi. Baca juga Pemerintah Berencana Kembangkan Kilometer Jalan Tol Baru "Kalau jalan gede sudah, jalan kecilnya disambungkan secepatnya karena tanpa itu tidak akan daerah menikmati pertumbuhan ekonomi," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Jika ekonomi daerah dan negara terus tumbuh, ia menilai, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomer empat dunia pada 2045. "Tugas kita pemerintah pusat ya membuat yang gede, yang tengah dan kecil adalah tugasnya daerah. Kalau ini tidak bisa dikerjakan, jangan kita bermimpi masuk 5 atau 4 terbesar ekonomi terkuat dunia," kata dia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Dimulaidari pembangunan bendungan senilai 556 miliar Rupiah dan rehabilitasi lingkungan, Presiden Joko Widodo serius membangun IKN sebagai kota di dalam hutan/ forest city. Dalam pembangunan IKN, Presiden menargetkan komposisi hutan alam sebesar 75 hingga 80 persen. Jokowi menegaskan, pemerintah tidak akan menggunduli hutan dari sisi Jakarta - Pendekatan Pembangunan Infrastruktur di Batas Timur NKRI Sebuah Kajian KonsepTanah Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi', adalah sepenggal lirik lagu berjudul 'Aku Papua' ciptaan Almarhum musisi Franky Sahilatua yang mungkin terdengar cukup akrab di telinga masyarakat Indonesia. Dilihat dari potensi alam yang terkandung dan tersedia di tanah Papua, lirik lagu tersebut memang bukanlah isapan jempol tentang surga kecil yang jatuh ke bumi juga bisa dibuktikan dengan menjelajahi gunung, hutan, lembah, sungai dan pantai yang terhampar di pulau berbentuk seperti burung ini. Akan tetapi, dinamika kehidupan sosial dan politik yang akhir-akhir ini sering bergejolak terutama eskalasi tingkat keamanan di beberapa wilayah di provinsi Papua seakan mengaburkan pandangan kita tentang konsep 'surga', dan seringkali menimbulkan pertanyaan 'apakah benar Papua adalah surga bagi para penduduknya?'. Tentunya konsep surga bagi umat beragama adalah suatu tempat yang indah, aman dan nyaman untuk ditinggali, bukan daerah yang membuat siapa pun was-was atau khawatir akan adanya pihak yang sewaktu-waktu bisa mengklaim dirinya atau organisasinya sebagai pemilik wilayah secara sepihak. Sila ke-5 Pancasila, yaitu 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' secara harfiah bisa diartikan bahwa rakyat Papua, yang juga rakyat Indonesia juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan sosial dari negara. Dalam rangka mewujudkan keadilan ini, beberapa tahun terakhir Pemerintah Republik Indonesia sangat gencar sekali melaksanakan berbagai macam program pembangunan di Provinsi tahun 2021 ini, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk provinsi Papua sejumlah Rp 6,19 triliun untuk bidang Sumber Daya Air, jalan, dan jembatan, serta permukiman dan perumahan. Anggaran dengan jumlah yang sangat besar tersebut merupakan komitmen pemerintah terhadap masyarakat Papua, yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kenyataannya tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum bisa tercapai secara maksimal. Dari data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua, pada Maret 2021 angka kemiskinan di provinsi Papua sebesar 26,86% terjadi kenaikan sebesar 0,06% dari bulan September 2021, dengan persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan sejumlah 4,91% dan di pedesaan sejumlah 35,71%.Tentunya kenaikan angka kemiskinan ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa karena merupakan hal yang sangat kontradiktif dengan tujuan berbagai macam program pembangunan di Papua. Akan sangat merugikan bagi Pemerintah apabila kenaikan angka kemiskinan ini dijadikan narasi oleh pihak pihak dan organisasi tertentu untuk mempengaruhi masyarakat Papua agar memilih merdeka atau berpisah dari NKRI karena Pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu untuk menyejahterakan masyarakat asli atas kertas, pembangunan infrastruktur tentu akan meningkatkan perekonomian karena dapat memudahkan mobilisasi orang dan distribusi barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selain ditinjau dari angka kemiskinan, potret kehidupan masyarakat asli Papua di berbagai wilayah sampai dengan saat ini masih mengalami ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dengan masyarakat pendatang. Pemerintah Indonesia perlu kiranya mengambil langkah yang tepat dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur di wilayah beberapa kejadian penembakan, demonstrasi dan kerusuhan di tahun 2019 hingga tahun 2021, ancaman disintegrasi bangsa bukanlah sebuah teori belaka, akan tetapi merupakan gerakan nyata dari berbagai kelompok yang terus berusaha untuk mencoba memisahkan Papua dari Indonesia. Dari gambaran dan penjelasan di atas maka didapatkan sebuah rumusan masalah yang perlu mendapatkan solusi penyelesaian, yaitu 'bagaimana pendekatan yang tepat agar pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat Papua serta mencegah disintegrasi bangsa?'.Memperhatikan kondisi masyarakat Papua yang sangat lekat dengan kehidupan adat istiadat dan budaya, maka pendekatan yang tepat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua adalah pendekatan budaya atau kultural. Beberapa langkah berikut dapat dijadikan sebagai alternatif atau pilihan dalam membangun infrastruktur di provinsi paling timur Indonesia jenis atau macam infrastruktur yang akan dibangun harus memperhatikan dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek adat/budaya setempat. Terkadang, jika hanya melihat dari satu sisi saja, misalnya dari aspek ekonomi maka aspek budaya cenderung akan dikesampingkan. Padahal, adat/budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Papua Asaribab, 2020. Salah satu contohnya adalah pembangunan Jembatan Youtefa yang saat ini menjadi salah satu landmark kota Jayapura yang sangat aspek ekonomi, jembatan Youtefa sangat membantu akses mobilisasi dan distribusi barang masyarakat karena dapat memangkas waktu yang diperlukan dari kota Jayapura ke distrik Koya yang sebelumnya kurang lebih satu jam apabila melewati daerah Hamadi Pantai, menjadi hanya sekitar dua puluh menit saja. Akan tetapi, di balik kesuksesan ekonomi tersebut, terdapat adat/budaya dari penduduk sekitar yang terancam Hutan Perempuan kampung Enggros, sebutan untuk hutan bakau di sekitar jembatan Youtefa yang sebelumnya dijadikan tempat untuk para perempuan kampung Enggros melakukan tradisi mencari kerang atau oleh penduduk lokal disebut tradisi 'tonotwiyat', yang selanjutnya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini, kawasan hutan bakau itu sudah banyak tercemar oleh sampah atau limbah akibat dari pembangunan infrastruktur di teluk Youtefa dan mengancam masa depan Hutan pada tahun 1967 luas kawasan hutan bakau Teluk Youtefa seluas 514,24 Ha dan pada tahun 2018 menyusut menjadi 233,12 Ha. Terancamnya kondisi hutan bakau ini tentunya akan mengancam tradisi 'tonotwiyat', yang sudah turun-temurun dilakukan sekaligus juga mengancam mata pencaharian penduduk sekitar. Hal tersebut tentunya layak mendapatkan perhatian oleh pemerintah pusat maupun daerah karena pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup semua golongan masyarakat, bukan hanya golongan tertentu semua program pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan atau diputuskan harus disampaikan kepada masyarakat sekitar melalui sosialisasi secara komprehensif, artinya harus menyampaikan dengan jelas apa saja proyek yang akan dikerjakan, apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan apa kerugian yang mungkin akan data dari BPS Provinsi Papua update tanggal 22 April 2021, Angka Buta Huruf ABH penduduk umur 15-44 tahun adalah sebesar 20,38%. Dari angka tersebut, dapat diartikan bahwa masih terdapat 2 dari 10 orang penduduk Papua yang masih belum bisa membaca, sehingga tidak cukup hanya dengan mengumumkan program pembangunan lewat media cetak atau poster-poster pengumuman di jalan, tetapi juga harus dilakukan melalui komunikasi langsung ke masyarakat mengenai program pembangunan infrastruktur Angkatan Darat mempunyai suatu program di bidang Teritorial yang disebut dengan Komunikasi Sosial Komsos, yaitu cara yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD untuk meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa melalui pendekatan atau cara-cara yang persuasif seperti tatap muka, anjangsana, silaturahmi, sosialisasi, dan program ini dapat diukur dari indeks kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang menempati posisi pertama sebesar 89%, sesuai dengan Survei Indikator Politik Indonesia tanggal 13-17 April 2021. Berdasarkan hasil tersebut, maka sosialisasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah seyogyanya dilakukan melalui cara komunikasi sosial yang telah dipraktekkan oleh TNI AD untuk mendapatkan kepercayaan dan simpati lebih baik lagi apabila sosialisasi tersebut dilakukan secara sinergis oleh Kementerian PUPR dan TNI AD sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mengingat personel TNI AD ditempatkan di seluruh wilayah Papua sampai dengan daerah-daerah wilayah di Papua masih diberlakukan tradisi 'Bakar Batu', yaitu semacam upacara adat yang harus dilakukan apabila akan dilaksanakan suatu kegiatan. Praktek ini telah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat setiap saat memulai pembangunan instalasi atau kantor-kantor militer di daerah pegunungan. Dengan selalu melaksanakan tradisi 'Bakar Batu', maka masyarakat akan dapat menerima dengan baik program-program pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh desain atau rancangan dari konstruksi bangunan seharusnya disesuaikan dengan desain yang berdasar pada budaya atau adat setempat. Asaribab, 2020 mengatakan bahwa kegagalan pembangunan di Papua disebabkan karena tidak berbasis pada kearifan lokal local wisdom dan pembangunan hanya diletakkan sebagai kepentingan mengejar penyelesaian program yang pernah terjadi adalah pembangunan perumahan di daerah pegunungan Wamena yang menggunakan atap berbahan seng. Ketika terjadi hujan deras maka bunyi air hujan yang menimpa seng dapat membuat masyarakat takut dan segera meninggalkan rumah tersebut. Hal tersebut bisa terjadi karena pemerintah tidak memahami budaya masyarakat Papua secara benar sehingga pembangunan yang bertujuan baik terkadang mendapatkan penolakan dari satu desain bangunan yang menggunakan tema budaya lokal adalah bangunan Pos Lintas Batas Negara PLBN Sota di Merauke. Gerbang PLBN yang berbentuk tifa atau alat musik perkusi asli Papua dengan hiasan lampu warna-warni yang indah merupakan representasi adat/budaya lokal Papua. Contoh yang lain adalah kompleks Stadion Papua Bangkit di Sentani, Jayapura yang bangunannya sarat akan motif-motif dan bentuk-bentuk khas budaya Papua. Warna bangunan yang dipilih pun selaras dengan warna-warna khas pakaian adat Papua yang didominasi warna coklat dan merah. Selain bertujuan menumbuhkan rasa memiliki penduduk setempat, desain bangunan yang bertemakan budaya atau adat Papua tentunya akan dapat menarik minat pengunjung dan wisatawan sehingga dapat menjadi tempat destinasi wisata yang akan membuka lapangan tenaga kerja lokal harus diikutsertakan dalam pembangunan infrastruktur, terutama Orang Asli Papua sehingga manfaat pembangunan ini dapat dirasakan oleh warga sekitar dari segi penciptaan lapangan kerja. Sebagaimana kita ketahui, pengangguran merupakan momok atau masalah pokok yang terjadi hampir di seluruh wilayah Papua. Berdasarkan data BPS provinsi Papua, jumlah angka pengangguran pada bulan Agustus 2020 mencapai orang, naik 0,77% jika dibandingkan pada bulan Agustus 2019 yang berjumlah sekitar orang. Hal ini membuktikan bahwa proyek pembangunan di wilayah Papua yang begitu masif belum tentu dapat menyerap tenaga kerja Orang Asli Papua dengan ini, pekerja-pekerja proyek terutama tukang masih didominasi oleh pekerja yang berasal dari Jawa atau Sulawesi. Terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia penduduk setempat di bidang konstruksi yang mungkin masih kurang karena kualitas pendidikan juga masih rendah di provinsi Papua, seharusnya program-program pembangunan infrastruktur ini dapat dijadikan sebagai momen untuk melakukan Transfer of Knowledge atau Transfer of Technology kepada tenaga kerja Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019, disebutkan bahwa pemerintah wajib mengutamakan Pelaku Usaha Papua kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada pengadaan barang dan jasa di provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan demikian kesempatan bagi Orang Asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan di proyek pembangunan infrastruktur juga menjadi lebih besar daripada tenaga kerja dari luar wilayah provinsi Papua dan Papua tenaga kerja lokal pada setiap proyek pembangunan infrastruktur di Papua tentunya akan dapat menangkal segala macam agenda sosial dan politik yang seringkali menyuarakan ketimpangan atau kesenjangan ekonomi antara penduduk asli dengan pendatang, untuk kepentingan segelintir pihak yang dapat menimbulkan instabilitas di segala lini kehidupan masyarakat bangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan harus dilaksanakan prosesi peresmian dengan melibatkan ketua-ketua suku atau tetua adat di wilayah setempat, bukan hanya diresmikan oleh pejabat pemerintah pusat atau daerah yang datang hanya pada saat bangunan telah rampung dibuat. Pelibatan ketua suku dan tetua adat ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menguatkan rasa memiliki terhadap infrastruktur itu, nama bangunan yang dibuat juga sebaiknya menggunakan nama dari bahasa setempat sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah kepada budaya lokal yang ada. Seperti halnya nama-nama bandara di Papua yang mayoritas menggunakan nama pahlawan nasional atau tokoh masyarakat Papua, bangunan infrastruktur yang lain pun juga harus diberi nama yang merepresentasikan penduduk atau budaya Papua. Walaupun terkesan sepele, akan tetapi penggunaan bahasa lokal dalam penamaan bangunan akan sangat berarti bagi masyarakat Papua serta menguatkan pesan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik dari pembahasan mengenai pendekatan pembangunan yang tepat di wilayah Papua, maka didapatkan kesan bahwa adat istiadat atau budaya merupakan pusat kehidupan masyarakat Papua. Diperlukan pemahaman, pengertian, rasa menghormati dan menghargai terhadap budaya setempat sebelum program pembangunan infrastruktur dijalankan. Pemerintah perlu mengingat kembali bahwa objek pembangunan infrastruktur adalah masyarakat Papua itu sendiri dan tujuan dari pembangunan infrastruktur tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Papua serta mewujudkan mimpi 'surga' bagi Orang Asli beragam permasalahan yang ada di masyarakat Papua, pembangunan infrastruktur di Papua tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak tertentu. Seluruh pihak baik dari pemerintah pusat maupun daerah serta seluruh lapisan masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua akan menjadi modal utama dalam upaya mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Czi Yusfi Fitrawa, Pemenang Lomba Karya Tulis PUPR Favorit 1 Kategori Umum mul/ega Dengandemikian, total jalan nasional yang terbangun selama pemerintahan Jokowi (2014-2019) mencapai 4.119 km. Di sisi lainnya pemerintah pun telah membangun jalan tol sepanjang 782 km dalam kurun empat (4) tahun terakhir. Pembangunannya terus berlanjut hingga saat ini, dengan target pembangunan sepanjang 1.070 kilometer pada 2019. Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA Kategori IPS ★ SMP Kelas 9 / IPS SMP Kelas IXPemerintah Indonesia, giat membangun jalan sehingga membuka konektivitas antar daerah. Dampak konektivitas tersebut adalah ….A. pola pergerakan barang akan mudah dikendalikan para pengusahaB. kemampuan ekonomi didominasi penduduk dari wilayah yang lebih majuC. potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan pendudukD. produksi barang mengalir ke wilayah terisoler hingga penduduk konsumtifPilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya Ujian Semester 1 Ilmu Pengetahuan Sosial IPS SD/MI Kelas 1pengelaman yang perlu dipertahankan adalah … a. menjadi juara kelas b. jatuh dari sepeda c. terlambat sekolahCara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang Latihan Soal LainnyaAqidah Akhlaq Semester 1 Ganjil MI Kelas 1Ulangan Matematika SD Kelas 1Seni Budaya - SMA Kelas 12Ekosistem - IPA SMP Kelas 7Lingkaran - Matematika SMP Kelas 8PTS Seni Budaya SMP Kelas 8Kerajinan - Prakarya SMP Kelas 8PTS Semester 1 Ganjil - Fiqih MI Kelas 1PPKn Tema 4 SD Kelas 5Ulangan Harian PPKn SMP Kelas 9 Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun pusat pelatihan sepak bola di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Rencana tersebut adalah bentuk respon terhadap perkembangan prestasi olahraga yang paling digandrungi di dunia itu. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Menteri Pemuda - Presiden Joko Widodo tak akan berhenti membangun infrastruktur, meski selalu mendapatkan kritik terkait kebijakannya beralasan pembangunan infrastruktur dilakukan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Indonesia bisa membangun peradaban dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi."Yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau pondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi ke mana-mana," kata Jokowi saat memberikan sambutan HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia PSI di Jakarta, Rabu 22/12/2021."Ya apapun cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini," tegas mengingatkan bahwa manfaat infrastruktur tidak bisa dirasakan langsung oleh publik saat ini. Akan tetapi, pembangunan harus dilakukan dari sekarang agar Indonesia bisa bersaing karena Indonesia tidak dapat bersaing jika tidak memulai pembangunan. "Enggak mungkin kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain, enggak mungkin," tegas Jokowi."Karena buat saya, jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau enggak ada jalan ya enggak akan ada kesejahteraan. Infrasturktur itu adalah kesejahteraan," kata Wali Kota Solo itu juga membantah kalau pemerintah hanya mengurus infrastruktur besar. Pemerintah juga membangun infrastruktur kecil. Ia melaporkan pemerintah sudah mentransfer dana desa hingga total Rp400,1 triliun. Pemerintah juga telah membangun jalan desa sepanjang 227 ribu kilometer selama 5 tahun, embung desa 4500 unit hingga pembangunan irigasi dan jembatan."Urusan kecil-kecil semuanya kita urusi. Jangan berpikir, karena yang gede, yang keliatan itu memang tol. Tapi yang kecil-kecil kita urus," pungkas Jokowi. Bukan kali ini saja Jokowi berbicara soal alasan dirinya giat membangun infrastruktur. Berkali-kali dalam setiap kesempatan, Jokowi selalu mengemukakan alasannya membangun infrastruktur demi peradaban, memberikan rasa keadilan, hingga bisa menyatukan saat ini masih pandemi COVID-19, Jokowi tetap terus membangun infrastruktur. Ada 89 usulan proyek strategis nasional PSN baru pada periode 2020-2024 yang menelan biaya triliun dari Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada ada 245 proyek, hanya saja Jokowi meminta agar proyek baru harus punya daya ungkit besar terhadap pemulihan ekonomi setelah pandemi berakhir. Konsekuensinya, pengerjaan proyek mulai lelang hingga pembangunan terus berjalan meski juga Kasus Bahar Smith Jadi Tantangan Polri dalam Tegakkan SKB UU ITE Dalih Jokowi Giat Bangun Infrastruktur Demi Keadilan Sosial RI Pemerintahan Jokowi Kucurkan Dana Desa Rp400,1 Triliun sejak 2015 - Politik Reporter Andrian Pratama TaherPenulis Andrian Pratama TaherEditor Bayu Septiantopemerintah indonesia giat membangun jalan sehingga membuka
